SELAMAT IDUL FITRI 1431 H

SEGENAP PIMPINAN UNIT KERJA SPTSK SPSI PT WOONGJIN TEXTILES

MENGUCAPKAN

SELAMAT IDUL FITRI 1431 H

MINAL AIDIN WAL FAIZIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Perusahaan Wajib Bayar THR

Serang (ANTARA News) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Eutik Suarta menyatakan bahwa seluruh perusahaan di Banten wajib membayar hak tunjangan hari raya (THR) seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kami minta kepada seluruh perusahaan di Banten untuk membayar THR kepada karyawannya masing-masing. Para pekerja di Banten harus mendapat hak THR-nya," kata Eutik di Serang, Banten, Minggu.

Ia menguraikan, saat ini ada sekitar 6.670 Perusahaan yang terdata di Disnakertrans Provinsi Banten, dan pihaknya, dalam waktu dekat akan menyampaikan surat edaran dari pemerintah pusat tentang kewajiban setiap perusahaan membayarkan THR.

"Pemberian tunjangan hari raya untuk karyawan nonmuslim disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Tunjangan Keagamaan," katanya.

Sebab, kata Eutik, di dalamnya disebutkan mengenai tunjangan THR.

"Untuk karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 12 bulan atau satu tahun, perusahaan wajib memberikan THR sebesar satu kali gaji, Sedangkan untuk yang kurang dari satu tahun, diserahkan kebijakannya kepada perusahaan," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Ei Nurul Chotimah juga menekankan hal sama kepada seluruh perusahaan di Banten. Komisi V menurutnya akan memantau kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban membayar THR.

"Ini dilakukan untuk memastikan realisasi pembayaran THR. Untuk jadwal kunjunganya sedang dipersiapkan. Pemantauan akan dimulai setelah pekan kedua Ramadhan, kami ingin memastikan apakah masing-masing membayar THR atau tidak," kata Ei.

Ei menegaskan, jika ada perusahaan yang ditemukan tidak membayarkan THR untuk karyawannya, pihaknya akan membawanya ke jalur hukum.

Ini karena penetapan memberikan THR itu, kata Ei, sudah dilindungi dalam undang-undang ketenagakerjaan.

"Jadi, Kalau sudah ada ketentuannya dalam undang-undang itu perusahan harus bayar THR. Jika tidak membayar THR, perusahannya harus diproses hukum," katanya.

PELANGGARAN HAM TERHADAP BURUH DENGAN ADANYA SISTEM OUTSOURCHING

Pelanggaran HAM Terhadap Buruh dengan Adanya Sistem Outsourching

(artikel ini dari tugas akhir mata kuliah pengantar studi HAM, ditulis oleh Muh. Andi Nasrullah)
Mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM angkatan 2009

HAK ASASI BAGI BURUH

Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia sejak lahir dan semua manusia berhak mendapatkannya termasuk para buruh, dalam konteks ini adalah buruh yang bekerja di sektor industri atau pabrik. Sebagai salah satu kelompok yang menggerakkan sektor perekonomian, sudah selayaknya keberadaan buruh diperhatikan. Dalam sejarahnya buruh selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan kerap mengalami pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada Marsinah, seorang buruh pabrik yang berada di Sidoarjo yang dibunuh pada tahun 1993.

Saat ini berkembang pula fenomena dalam dunia perburuhan yaitu sistem outsourcing atau buruh kontrak yang banyak diprotes oleh banyak pihak. Sistem ini memperbolehkan perusahaan untuk mengambil tenaga kerja melalui pihak ketiga atau perantara.

Secara hukum, Negara Indonesia sudah melindungi buruh dengan undang-undang yang ada, diantaranya meratifikasi konvensi dari International Labour Organization (ILO) dan dibuatnya UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 tetapi begitu dalam praktiknya juga harus dilihat apakah hukum Indonesia (UU Ketenagakerjaan) telah melindungi hak asasi manusia, yang sudah selayaknya diterima oleh buruh, terutama pada buruh yang bekerja pada sistem outsourcing?

Konvensi ILO

Dalam era globalisasi, isu ketenagakerjaan Indonesia tidak lepas dari dunia Internasional, meningkatnya isu penegakan HAM terutama pada bidang ketenagakerjaan menjadi isu yang penting dalam pergaulan internasional. Konvensi ILO adalah Perjanjian Internasional yang mengatur mengenai ketenagakerjaan tersebut.

Konvensi ILO merupakan traktat internasional yang perlu di ratifikasi oleh seluruh negara anggota ILO. Indonesia telah menjadi anggota ILO sejak 1950 dan merupakan negara Asia pertama dan negara kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi utama ILO. Dengan meratifikasi Konvensi No. 185 pada tahun 2008, maka Indonesia secara keseluruhan telah meratifikasi 18 Konvensi ILO. Penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja, dikenal dengan Delapan Konvensi Dasar International Labour Organization. Di dalam Konvensi itu terdapat empat aspek, yaitu :

1. kebebasan berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan nomor 98)
2. bebas dari diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111)
3. pelarangan kerja paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan nomor 105); dan
4. perlindungan anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182)

UU KETENAGAKERJAAN TAHUN 2003

Pembuatan undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 merupakan konsekuensi yuridis dari diratifikasinya Konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia. UU ini mengimplementasikan Konvensi ILO pada hukum nasional Indonesia.

Pasal yang kontroversial dari UU ketenagakerjaan 2003 ini terdapat pada pasal 64 yang juga sebagai dasar dari pelegalan sistem outsourcing :

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

REALITAS DI LAPANGAN

Pasal yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini terdapat pada pasal 64, pasal yang melegalkan perekrutan pekerja dengan sistem outsourcing. Sebelum itu ada baiknya memahami definisi dari sistem outsourcing.

Sistem outsourcing atau buruh kontrak adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakaian jasa outsourcing bagi pribadi, perusahaan divisi maupun suatu unit dalam sebuah perusahaan. Outsourcing diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses. Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.

Pemahaman mudahnya, para buruh tidak bekerja secara langsung kepada perusahaan, tetapi melalui perantara sebuah penyediaan jasa. Bagi perusahaan sendiri para buruh yang di rekrut melalui sistem outsourcing yang biasa disebut buruh kontrak, hanya dianggap sebagai tenaga tambahan. Jadi bagi perusahaan, buruh kontrak adalah tenaga luar yang tidak mempunyai ikatan pekerjaan yang tetap pada perusahaan. Ikatan pekerjaan yang ada akan putus bila masa kontrak sudah habis, atau ada pelanggaran di dalam isi kontrak. Tanggung jawab perusahaan terhadap buruh tetap dibandingkan dengan buruh kontrak ternyata berbeda. Sama halnya dengan dosen tetap dan dosen tidak tetap, pemberlakuan diantara mereka pasti berbeda. Para buruh kontrak mendapat perlakuan berbeda dari kawan mereka yang bekerja sebagai buruh tetap, terutama dalam pemberian besar-kecil upah.

Sejak UU ketenagakerjaan tahun 2003 diberlakukan, sistem outsourcing digunakan oleh mayoritas pabrik atau perusahaan dan mayoritas pekerja adalah buruh kontrak. Jelas bahwa perusahaan-perusahaan menggunakan para buruh kontrak bukan sebagai tenaga tambahan melainkan sebagai usaha untuk mendapatkan biaya tenaga kerja yang murah..

Untuk membuktikan hal ini, saya telah mewawancarai langsung para buruh kontrak pada tanggal 6 Juni 2010 sekitar jam 7 malam. Buruh kontrak yang diwawancarai bekerja di pabrik-pabrik yang berada di daerah Bambe, Gresik Jawa Timur.

Buruh pabrik yang saya wawancarai pertama kali adalah bapak Samidi, beliau pernah bekerja pada dua perusahaan yang berbeda, yang pertama adalah perusahaan TP yang bergerak di bidang pembuatan meubel selama 6 tahun, ketika bapak Samidi bekerja disini belum diterapkan adanya sistem outsourcing. Baru pada perusahaan yang kedua yaitu CA, yang juga bergerak dalam bidang meubel, beliau mendapat pengalaman bekerja sebagai buruh kontrak selama 4 tahun

Dari penuturan bapak Samidi terdapat perbedaan yang jelas antara buruh tetap dengan buruh kontrak, buruh kontrak mendapatkan perpanjangan kontrak setiap 6 bulan sekali dengan upah hanya standar UMR yang dia terima, buruh kontrak tidak mendapatkan tunjangan seperti yang diatur dalam undang-undang, tidak mendapatkan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja, dan tidak adanya serikat buruh yang melindungi kepentingan mereka, sehingga para buruh tidak berani untuk menuntut aspirasi dan menuntut kenaikan pendapatan, karena jika berani menuntut akan diberhentikan. Hal ini berbeda ketika bapak Samidi bekerja sebagai buruh tetap di TP, terdapat serikat buruh SPSI yang jika ada masalah, para buruh juga bisa dilibatkan dalam negoisasi dengan para pengusaha. Bapak Samidi juga menjelaskan bahwa di perusahaan CA, keberadaan buruh tetap, bisa dihitung dengan jari, yang mayoritas adalah buruh kontrak.

Wawancara yang kedua kepada Sulis, seorang buruh harian lepas di Pabrik W yang memproduksi alat-alat rumah tangga yang terbuat dari plastik yang dibayar harian sebesar 29 ribu (dibawah UMR). Jadi yang dimaksud dengan buruh harian lepas, sewaktu-waktu dia bisa keluar dari perusahaan atas kehendaknya sendiri, tidak ada kontrak untuk bekerja selama 6 bulan. Dari penuturan Sulis, diketahui mayoritas yang bekerja di Pabrik plastik W adalah buruh harian lepas dan wanita seperti dirinya. Bagi seorang buruh harian lepas, tidak ada pemberian cuti haid ataupun melahirkan yang wajib diberikan oleh perusahaan terhadap buruh wanita. Pemberian cuti hanya diberikan kepada buruh tetap yang jumlahnya sedikit di pabrik itu.

Dalam pemberian upah terlihat ada ketimpangan antara upah yang mereka terima dibandingkan biaya kebutuhan hidup para buruh. Bapak Samidi yang mendapatkan upah UMR sekitar 1juta setiap bulan harus menghidupi dirinya, istri, serta ketiga anaknya. Jadi setiap bulan masing-masing dari mereka mendapatkan uang sekitar 200 ribu untuk biaya hidup. Sementara Sulis yang hanya mendapatkan upah perhari 29 ribu, dalam sebulan dia mendapat 181 ribu. Dengan pendapatan yang kecil tentunya tidak bisa menjamin kesejahteraan mereka, karena upah yang mereka terima digunakan untuk makan, bayar kos, dan yang lainnya.

KESIMPULAN

UU ketenagakerjaan  tahun 2003 telah menjamin hak-hak yang selayaknya diterima oleh buruh, tetapi dengan adanya pasal 64 di dalam UU ketenagakerjaan itu melegalkan perekrutan buruh dengan sistem outsourcing, perusahaan memanfaatkan sistem ini untuk mendapatkan biaya tanaga kerja/buruh yang murah.

Sistem outsourcing sangat merugikan para buruh kontrak dan melanggar hak asasi mereka, pelanggaran ini diantaranya, terdapat diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara buruh tetap dengan buruh kontrak buruh tetap mendapatkan tunjangan, pesangon dan cuti, sementara buruh kontrak tidak bisa mendapatkannya. buruh kontrak tidak bisa mengikuti serikat pekerja, karena status mereka yang hanya pekerja tambahan dari luar. para buruh terpaksa bekerja dengan status buruh kontrak walau dengan upah yang sedikit, karena daya tawar mereka yang lemah tanpa adanya serikat pekerja.

 

KEP-100/MEN/VI/2004 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-100/MEN/VI/2004

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 59 ayat 8 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur    mengenai perjanjian kerja waktu tertentu.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

1. Undang Undang nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 nomor 4)

2. Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839)

3. Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279)

4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952)

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong

Memperhatikan :

1. Pokok pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 6 April 2004

2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

2. Pengusaha adalah :

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

3. Perusahaan adalah :

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Usaha usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

1. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

BAB II

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

Pasal 3

1. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

2. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

4. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

5. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

6. Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

7. Selama tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

8. Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN

Pasal 4

1. Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.

2. PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5

1. Pekerjaan pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.

2. PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 6

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 7

PKWT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

BAB IV

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

Pasal 8

1. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.

3. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan diluar kegiatan atau diluar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

BAB V

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Pasal 10

1. Untuk pekerjaan pekerjaan tertentu yang berubah ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.

2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (duapuluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (duapuluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Pasal 11

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

Pasal 12

1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.

2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekurang kurangnya memuat :

a. Nama / alamat perusahaan atau pemberi kerja,

b. Nama / alamat pekerja/buruh,

c. Jenis pekerjaan yang dilakukan,

d. Besarnya upah dan /atau imbalan lainnya.

3. Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

BAB VI

PENCATATAN PKWT

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota setempat selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Pasal 14

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2.

BAB VII

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, atau pasal 5 ayat 2, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWTT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, maka hak hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bagi PKWTT.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-02/MEN/1993 tantang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2004
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JACOB NUWAWEA

SEJARAH GERAKAN SERIKAT PEKERJA DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Sejarah gerakan serikat pekerja di Indonesia dapat dibagi dalam empat bagian, yang masing masing mempunyai cirri dan karakter sendiri sendiri. Bagian pertama adalah masa penjajahan, yang diwarnai oleh nuansa gerakan kemerdekaan. Bagian kedua adalah masa sesudah merdeka, yang penuh dengan nuansa politik dan kepentingan golongan. Bagian ketiga adalah masa orde baru, yang diwarnai oleh semangat pembangunan dan bagian keempat adalah masa reformasi yang diwarnai oleh semangat mengembalikan kedaulatan rakyat yang hilang di masa orde baru.
Suatu hal yang disadari sampai saat ini adalah nasib pekerja masih belum berubah. Masih seperti dulu, miskin dan tertindas.

GERAKAN SERIKAT PEKERJA MASA PRA KEMERDEKAAN

Gerakan serikat pekerja pada masa penjajahan dimulai dengan lahirnya NIOG (Nederland Indische Onderwys Genootschap) atau Serikat Pekerja Buruh Belanda pada tahun 1879, kemudian disusul oleh Serikat Pekerja Pos pada tahun 1905, Serikat Pekerja Perkebunan dan Serikat Pekerja Gula (1906) dan Serikat Pegawai Pemerintah (1907). Pada masa itu mulai tumbuh berbagai industri barang dan jasa, para pekerja pribumi mulai tahu dan mengerti mengenai hak hak dan kepentingan pekerja. Mereka mulai menyadari pentingnya serikat pekerja sebagai wadah perjuangan perbaikan nasib bagi kaum pekerja, terutama pekerja pribumi.
Lahirnya Budi Oetomo pada tahun 1908, memberi semangat kebangsaan pada gerakan serikat pekerja, sehingga semakin banyak muncul serikat pekerja baru, antara lain :
1. Serikat Pekerja Kereta Api (1913)
2. Serikat Pekerja Perusahaan Swasta (1915)
3. Serikat Pekerja Pabrik Gula (1917)
4. Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (1914)
Dengan banyaknya serikat pekerja tersebut, mulai timbul pikiran untuk mempersatukan serikat pekerja, maka pada tahun 1919 lahir PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh).
Sepanjang tahun 1920 – 1925 timbul berbagai aksi mogok kerja yang dilancarkan oleh pekerja dari beberapa serikat pekerja swasta antara lain :
1. Tahun 1920 anggota PFB (Personeel Fabrik Bond) mogok menuntut pengakuan terhadap keberadaan mereka.
2. Tahun 1922 pekerja pelabuhan Surabaya mogok menuntut perbaikan nasib.
3. Tahun 1923 pegawai kereta api mogok kerja. Tuntutan mereka kurang berhasil, pemerintah Belanda melarang mogok kerja.
4. Tahun 1930 SKBI (Serikat Kaum Buruh Indonesia) dibubarkan oleh pemerintah colonial, dicurigai turut aktif dalam kegiatan pejuang kebangsaan, untuk melanjutkan perjuangan SKBI, tahun 1932 lahir PVPN (Persatuan Vak Bonden Pegawai Negeri) dan PSPI (Persatuan Serikat Pekerja Indonesia) yang didirikan oleh DR Sutomo.
5. Sepanjang tahun 1932 – 1940 pemerintah colonial selalu menghalang halangi berdirinya serikat pekerja di perusahaan perusahaan, kegiatan serikat pekerja selalu ditekan dan diawasi.
6. Pertengahan tahun 1940, pemerintah colonial mengeluarkan undang undang yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kaum pekerja di perusahaan swasta. Dengan undang undang ini, serikat pekerja memperoleh sedikit peluang untuk meningkatkan perjuangannya.
7. Pada tahun 1941, Gabungan Serikat Pekerja Partikelir Indonesia mengadakan konferensi di Semarang yang dihadiri oleh 7 serikat pekerja tingkat nasional, 22 serikat pekerja local dan 2 gabungan serikat pekerja regional. Konferensi berhasil menyusun pengurus yang diketuai oleh RP Soeroso.
Pada masa penjajahan Jepang, semua gerakan serikat pekerja tidak tampak kegiatannya, para tenaga kerja dijadikan ROMUSHA, - KERJA PAKSA TANPA UPAH. Tahun 1942 – 1945 semua gerakan kebangsaan, gerakan serikat pekerja dan semua organisasi kemasyarakatan dibubarkan oleh Jepang.

MASA KEMERDEKAAN MASA ORDE LAMA

Gerakan serikat pekerja di awal kemerdekaan ditandai dengan dibentuknya Barisan Buruh Indonesia (BBI) pada tanggal 19 September 1945, yang bertujuan ikut serta dalam mempertahankan kemerdekan Republik Indonesia.
Tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Negara berbentuk Federasi (RIS), konstitusinya menganut system Demokrasi Parlementer. Tahun 1950, RIS menjadi Negara Kesatuan RI dengan UUDS 1950 dan system parlementer sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945.
Dibawah system Demokrasi Parlementer (liberalisme) tersebut, membuat partai politik tumbuh dengan pesat. Bersamaan dengan itu, jumlah serikat pekerja tumbuh berkembang, hal ini dimungkinkan dengan adanya Peraturan Menteri Peruburuhan nomor 90/1965 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja yang sifatnya liberalis. Menurut peraturan tersebut, mendirikan serikat pekerja cukup hanya dengan memiliki Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Daftar Nama Anggota, tanpa ada batasan minimum tentang jumlah anggota, luas wilayah dan struktur organisasi. Pada masa itu terdapat sekitar 150 serikat pekerja tingkat nasional, ratusan serikat pekerja local dan 7 federasi. Dasar dan asasnya bermacam macam, kegiatannya dititikberatkan di bidang politik, bukan diarahkan pada tujuan dasar serikat pekerja untuk melindungi dan membela hak hak dan kepentingan kaum pekerja.
Menjelang pemilu 1955, hampir semua partai politik mendirikan serikat pekerja dengan tujuan memperkuat dukungan dalam pemilu. Beberapa serikat pekerja yang lahir menjelang pemilu 1955, antara lain :
1. Serikat Buruh Islam Indonesia (1947), organ Masyumi
2. Serikat Organisasi Buruh Indonesia, organ PKI.
3. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), organ NU.
4. Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia (GOBSI), organ PSII.
5. Kesatuan Pekerja Kristen Republik Indonesia (KESPEKRI), organ Partai Kristen Indonesia.
6. Seusai pemilu 1955, muncul lagi serikat pekerja baru, antara lain :
7. Kongres Buruh Islam Merdeka (1956)
8. Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM – 1964)
9. Konsentrasi Golongan Karya Buruh (KONGKARBU – 1968)
10. Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia (PERKABI – 1968), organ KOSGORO
Pada tahun 1956 lahir Badan Kerjasama Buruh Militer (BKS – BUMIL). Pada saat pemutusan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) banyak perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah. Aksi aksi pekerja perlu dikoordinir dalam Badan Kerjasama Buruh Militer.
Meskipun BKS-BUMIL merupakan lembaga kerjasama yang sifatnya permanent, tapi semangat persatuan dan kesatuan tetap melekat. Anggota organisasi pekerja yang bergabung dalam BKS-BUMIL adalah KBKI, SBII, HISSBI, SOBSI, SOBRI, GOBSI dan SARBUMUSI.


MASA ORDE BARU

Tahun 1966 lahir gerakan Orde Baru. Untuk mendukung gerakan Orde Baru tersebut, Sekretariat Bersama Buruh, membentuk wadah perjuangan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang bersama sama dengan kesatuan aksi lainnya ikut memperjuangkan tegaknya orde baru. Anggota KABI antara lain GASBIINDO, KBKI, SARBUMUSI, GOBSI, KBIM, KESPEKRI, KUBU PANCASILA, SUB PANCASILA dan KBM. Perjuangan KABI sifatnya politis, sedangkan masalah masalah yang bersifat social ekonomi diperjuangkan melalui SEKRETARIAT BERSAMA (Sekber Buruh). Tahun 1969 Sekber Buruh mendirikan MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia) yang beranggotakan 21 serikat pekerja antara lain GASBIINDO, KUBU PANCASILA, PGRI, GOBSI, KBM, SARBUMUSI, KBKI dan SUB PANCASILA.
Berdirinya MPBI merupakan langkah lebih maju dibandingkan usaha usaha persatuan sebelumnya. Namun dalam perkembangannya masih belum mampu menanggulangi masalah perburuhan. Hal ini disebabkan karena kedaulatan MPBI berada di tangan anggotanya, sehingga MPBI tidak dapat membuat keputusan keputusan penting tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari anggotanya.
Sesudah pemilu 1971, para pemimpin nasional bermusyawarah untuk menyederhanakan partai. Kesempatan ini dimanfaatkan pula untuk merealisir persatuan dan kesatuan, sehingga pada tanggal 20 Februari 1973 didirikanlah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang beranggotakan 21 SBLP (Serikat Buruh Lapangan Pekerja) yaitu :
1. Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan (SBPP)
2. Serikat Buruh Rokok dan Tembakau (SBRT)
3. Serikat Buruh Bangunan dan Pekerjaan Umum (SBBPU)
4. Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS)
5. Serikat Buruh Makanan dan Minuman (SBMM)
6. Serikat Buruh Pariwisata (SBPAR)
7. Serikat Buruh Perkayuan (SBP)
8. Serikat Buruh Elektronik (SBE)
9. Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK)
10. Serikat Buruh Asembling, Mesin dan Perbengkelan (SBMAP)
11. Serikat Buruh Niaga, Bank dan Asuransi (SBNIBA)
12. Serikat Buruh Farmasi dan Kimia (SBFK)
13. Serikat Buruh Logam dan Keramik (SBLK)
14. Serikat Buruh Kesehatan (SBKes)
15. Serikat Buruh Karyawan Maritim Indonesia (SBKMI)
16. Serikat Buruh Percetakan dan Penerbitan (SBPERPEN)
17. Serikat Buruh Minyak, Gas Bumi dan Pertambangan (SBMGPU)
18. Serikat Buruh Kesatuan Pelaut Indonesia (SBKPI)
19. Serikat Buruh Angkutan Sungai, Danau dan Fery (SBSUNDARI)
20. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya (SBAJR)
21. Serikat Buruh Transport Udara (SBTU)
FBSI berbentuk federasi yang demokratis, tidak mengenal perbedaan ras, suku, kepercayaan, kelamin, status social, mandiri, tidak terpengaruh, terikat atau tergantung pada partai, organisasi atau kelompok manapun. Perjuangan FBSI dititikberatkan pada bidang social ekonomi dalam wujud melindungi dan membela hak hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan, perbaikan syarat kerja dan kondisi kerja dan jaminan social.
Sesuai dengan perkembangan orde baru yang menghendaki satu kendali di semua bidang, maka pada MUNAS II FBSI tahun 1985, FBSI berubah menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), bentuk Federasi menjadi Unitaris, menyederhanakan 21 SBLP menjadi 9 departemen di dalam SPSI.
Dalam perjalanannya dirasakan system departemen di dalam unitaris SPSI tidak efektif, yang mengakibatkan SPSI menjadi lambat perkembangannya, maka pada MUNAS III tahun 1990, 9 departemen dikembangkan menjadi 13 sektor yang masing masing Ketua dan Sekretarisnya dipilih dalam MUNAS SPSI.
Selanjutnya dalam MUSPIM tahun 1994 di Bogor, SPSI mengadakan reformasi dan restrukturisasi organisasi dengan menyempurnakan Anggaran Dasar SPSI dan kembali terbentuk Federasi, sehingga 13 sektor tadi menjadi Serikat Pekerja sendiri dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga masing masing, namun tetap dalam Federasi SPSI. Perubahan ini disahkan dalam MUNAS IV tahun 1995.
Pada masa orde baru ini, SPSI menjadi satu satunya wadah bagi pekerja yang diakui pemerintah, namun di sisi lain gerakan serikat pekerja menjadi terpasung dan sulit berkembang.

MASA REFORMASI

Perubahan politik nasional yang ditandai dengan runtuhnya Rezim Soeharto, telah memberi nuansa baru bagi gerakan serikat pekerja di Indonesia. Ini ditandai dengan diratifikasinya Konvensi ILO nomor 87 dan dikeluarkannya Permen nomor 5 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat. Dengan lahirnya Permen ini, SPSI bukan lagi satu satunya wadah bagi pekerja, setiap pekerja berhak membentuk sendiri serikat pekerja dan bebas bergabung dengan serikat pekerja manapun yang sejenis. Dewasa ini telah terbentuk 16 serikat pekerja baru diluar Federasi SPSI dengan 17 SPA-nya.

LAIN LAIN

Sejalan dengan era reformasi yang membawa perubahan di seluruh sector kehidupan, terjadi pula gangguan dalam tubuh SPSI. Sekelompok orang dengan mengatasnamakan pimpinan SPA membuat Deklarasi pada tanggal 20 Agustus 1998 dengan membentuk apa yang mereka sebut sebagai Presidium FSPSI Reformasi dan menyatakan keluar dari SPSI. Namun gerakan ini tidak mendapat dukungan dari anggota.
MUSPIM FSPSI pada bulan September 1998 yang dihadiri oleh 26 DPD FSPSI se-Indonesia dan perwakilan dari 17 SPA menetapkan untuk menolak deklarasi dan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap oknum yang terlibat deklarasi.
MUSPIM juga memutuskan untuk mengadakan MUNAS FSPSI yang dipercepat, sesuai tuntutan reformasi. Tanggal 19 – 23 Februari 1999 FSPSI menyelenggarakan MUNAS V dipercepat dan telah berhasil menetapkan pengurus baru, menyempurnakan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan menetapkan program baru. Yang paling penting dalam MUNAS adalah berlangsungnya rekonsiliasi yaitu dengan kembalinya 19 tokoh pendukung FSPSI Reformasi ke SPSI.

KESIMPULAN

Dalam era reformasi ini serikat pekerja diharapkan akan lebih mampu dan berhasil memperjuangkan dan membela kepentingan anggotanya, reformasi dalam serikat pekerja adalah kembali pada dasar serikat pekerja yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota dan serikat pekerja haruslah independent, artinya tidak terikat dan tidak berafiliasi kepada organisasi manapun.




Sumber : Bahan Pendidikan DPP KSPSI

MUNAS VII PP TSK SPSI

Induk pusat dari organisasi kita (PUK SPTSK – SPSI PT. Woongjin Textiles) baru saja menyelenggarakan hajat nasionalnya yakni Musyawarah Nasional (MUNAS) Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK – SPSI). Kali ini merupakan Munas yang ke-7, diselenggarakan di Denpasar – Bali tanggal 23 – 25 Juni 2009.

“Dengan MUNAS VII SP TSK – SPSI, Kita Galang Persatuan dan Kesatuan untuk Menyongsong Perubahan Ekonomi yang lebih baik” Sesuai dengan AD/ART organisasi, peserta Munas FSP TSK – SPSI terdiri dari seluruh utusan pengurus dari Pimpinan Pusat (PP) sampai Pimpinan Unit Kerja (tingkat perusahaan) di seluruh Indonesia. PUK kita (PT Woongjin Textiles), ikut menjadi peserta dalam Munas tersebut dengan mengirimkan (1) Jasmin dan (2) Achmad Chumaedi. Sementara Ketua Umum kita, Akmani menjadi peserta Munas dalam kapasitas sebagai Panitia Pusat MUNAS VII SP TSK SPSI tersebut.

Jasmin, dan Achmad Chumaedi

Peserta Munas SP TSK – SPSI utusan PUK PT Woongjin Textiles Tangerang

Akmani, peserta Munas VII SP TSK – SPSI utusan PUK PT Woongjin Textiles sekaligus Panitia Munas VII SP TSK – SPSI.

Agenda Munas meliputi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pimpinan Pusat SP TSK – SPSI periode 2004 - 2009, Pemilihan Pimpinan Pusat SP TSK – SPSI periode 2009 – 2014, serta sidang – sidang komisi.

Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat SP TSK – SPSI periode 2004 – 2009 disampaikan langsung oleh Alboin Sidabutar di hadapan sidang dan LPJ dinyatakan diterima oleh Sidang.

Sementara H.M. Nurdin Singadimedja, SH. MH terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TSK – SPSI periode 2009 – 2014 melalui pemilihan langsung.

(Ketua terpilih)

Komposisi Pimpinan Pusat SP TSK – SPSI selain Ketua Umum ditentukan dalam sidang formatur.

Hasil sidang formatur sebagai berikut:

1. Ketua Umum : H.M. Nurdin Singadimedja, SH. MH.

(Karawang)

2. Ketua : Ibnu Hibban (Tangerang)

3. Ketua : H. Ir. Hermanto Ahmad, SH. MM.

(Tangerang)

4. Ketua : Siti Nur Rohmah (Tangerang)

5. Ketua : M. Popon, SH. (Sukabumi)

6. Sekretaris Umum : Agus Sudarsana (Purwakarta)

7. Sekretaris : Kustandi (Bekasi)

8. Sekretaris : Ir. Raikhul Anwar (Jakarta)

9. Sekretaris : Sudomo (Jakarta)

10. Sekretaris : Budiyono (Jakarta)

11. Bendahara Umum : Akmani (Tangerang)

12. Bendahara : Supriyono (Karawang)

Suasana Sidang dalam Munas VII SPTSK-SPSI

BERITA PEKAN OLAH RAGA

….Bang oNe sport ….
Weaving D sempat tampil lebih dominan dimenit-menit awal babak pertama , sayang mereka harus kehilangan seorang ujung tombak andalannya karena mengalami cidera.Tetapi hal ini malah menciptakan duet penyerang baru yang notabene bersaudara seperti inzaghi bersaudara di Italia dan Neville bersaudara di Inggris . Mereka beberapakali membuat pertahanan Spinning B kocar-kacir.Alhasil gol pun tercipta pada menit ke 15 dengan memanfaatkan umpan terobosan Doelatif berhasil menyarangkan sikulit bundar menggetarkan jala Spinning B. Melihat timnya kewalahan bahkan sudah kebobolan Thoyib sang arsitek Spining B merubah strategi dengan memasukan beberapa pemain baru. Tercatat spinning B telah melakukan 4x pergantian pemain.Sayang buruknya kondisi lapangan akibat hujan deras sedikit mengganggu akselerasi para pemain. Akhirnya buah dari pergantian strategi itu menghasilkan gol dimenit ke 25 berkat kecerdikan Kustadi sang striker menyambar bola liar yang lepas dari pelukan penjaga gawang Weaving D. Akhirnya skor 1-1 pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan wasit Srihono. Dipertandingan eksebisi volly PUK berhasil menang 2-1 atas team volly Management. POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….

Prediksi Pertandingan
Utility vs Weaving B
" DUEL TIM MEDIOKER"
Dari sembilan kontestan cabang olahraga sepakbola kedua tim ini memang kurang diunggulkan untuk dapat melangkah kebabak selanjutnya.Eiit….tunggu dulu itu prediksi diatas kertas dilapangan hasil ini bisa berbeda, lihat saja POR Pekerja tahun lalu Weaving A yang tidak diunggulkan bisa maju kebabak final walaupun akhirnya takluk ditangan Spinning A. Hal ini bisa saja terjadi pada Utility ataupum Weaving B. Dengan semboyan "We’re Back" Utility bertekad untuk dapat memberikan hasil optimal walaupun tahun lalu absent ikut kompetisi.Para pemain utility tahun lalu memperkuat beberapa tim Weaving dan Spinning bahkan ada juga yang menjadi pemain kunci di tim tersebut. Sekarang mereka semua berkumpul kembali demi membela satu panji Utility.Jangan pula anggap sebelah mata Weaving B mereka tim yang mengandalkan pemain muda bertalenta yang berbaur dengan pemain sarat pengalaman menjadikan mereka tim yang solid dan tidak mudah untuk dikalahkan tim manapun. Ya walau bagaimanapun juga partai ini tidak kalah serunya dengan pertandingan pertama.
SO….DON’T MISS IT !!! .
Buat anda volly mania ada juga pertandingan volly putra SP A vs WV D dan putri SP B vs WV POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….

Hasil pertandingan
07/04 Sepakbola : WV B 0 - 1 UTL
Edi.Suhendi
Volly putra : WV D 3 – 0 SP A
Volly putri : WV 3 – 0 SP B
Jadwal Pertandingan
13/04 Sepakbola : WV C vs SP D
Volly putra :SP C vs SP B

Preview Pertandingan
Kembalinya Utility setelah absen dibeberapa musim kompetisi POR Pekerja akhirnya berbuah positif.Meski kondisi lapangan sangat berat akibat kurangnya perawatan yang menyebabkan banyak genangan air dan diperparah dengan kondisi rumput yang tidak rata permainan kedua tim tetap menarik.Saling menyerang terjadi, utility mengandalkan kedua pemain sayapnya sedangkan Weaving B dengan serangan dari sector lapangan tengah.Utility hampir frustasi menghadapi permainan indah anakanak muda Weaving B yang pada babak pertama berhasil mendominasi permainan.Diawal babak kedua terjadi perubahan strategi dikubu utility, mereka lebih mengandalkan umpan-umpan long passing langsung kepada kedua ujung tombaknya alhasil pada menit ke 42 striker utility berhasil menggetarkan jala gawang Weaving B.Berawal dari umpan Ching Taufik yang langsung menuju jantung pertahanan Weaving B disambut dengan tendangan voly indah striker Edi dan….Goooooooooool 1- 0 untuk utility.Melihat kondisi tertinggal Weaving B terus membombardir gawang Utility dengan berbagai variasi penyerangan.Untung saja Utility punya trio pemain bertahan Cisaid yang behasil menghalau setiap serangan.Skor akhir tetap bertahan 1 – 0 .Sementara itu dipertandingan volly putra keperkasaan sang juara bertahan Weaving D belum terbendung.Mereka berhasil mengatasi perlawanan SpinningA dengan skor telak 3- 0.Dan dipertandingan kedua Weaving kembali berjaya melalui volly putri Weaving berhasil mengalahkan Spinning B dengan skor 2-0 POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….
Jadwal Pertandingan
Weaving C vs Spinning D

WARNA TAK JAUH BEDA
Keperkasaan Spinning D dipanggung kompetisi sepakbola POR Pekerja musim ini akan diuji.Dengan berada di grup maut yang dihuni oleh para mantan jawara, mereka dituntut untuk bekerja keras agar dapat menuntaskan ambisinya maju kebabak 2 fase knock off. Begitu juga dengan Weaving C yang beberapa kali selalu gagal untuk lolos fase grup. Kini mereka bertemu untuk saling mengalahkan, ada sedikit keuntungan bagi mereka dengan hasil imbang yang diraih dua tim kuat Weaving D dan Spinning B. Tim yang menang akan memuncaki klasemen dan berpeluang untuk lolos babak berikutnya.Tipe permainan kedua tim hapir sama jadi pertandingan pasti akan seru dan ketat.Sementara itu dihari yang sama akan dipertandingkan pertandingan Volly putra yang tidak kalah serunya yaitu partai derbi Spinning antara Spinning C vs Spinning B. Di grup B volly putra kedua tim merupakan tim yang cukup kuat dan disegani mereka harus saling mengalahkan dipertandingan pertama. Jadi anda pilih mana nonton sepakbola atau volly.Semakin banyak penontonnya semakin seru dan meriah pertandingannya.
JUNJUNG TINGGI SPORTIFITAS !!!!
No anarkis No tawuran
Kritik dan saran kirim ke Email : heraono77@yahoo.co.id
POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….

SP D 2 VS 0 WV C
AWAL YANG SEMPURNA
Laga antara Spinning D kontra Weaving C berlangsung seru dengan tempo yang cepat kedua tim langsung menggebrak dimenit – menit awal dengan variasi serangan silih berganti.Beberapa kali peluang emas menghampiri para penyerang Weaving C, sayang sikulit bundar selalu melenceng keluar gawang Spinning D.Hal ini mungkin disebabkan oleh disiplinnya barisan belakang Spinning D menempel para goal getter Weaving C. Sebaliknya counter attack yang dilancarkan spinning D langsung membuahkan gol.Berawal dari serangan balik yang komandoi playmakernya sebuah umpan matang dari sayap kanan langsung dicocor oleh Andrianes yang lepas dari pengawalan bek lawan daaaaaaan Gol !!!!!!!.Skor 1 – 0 bertahan sampai turun minum.Dibabak kedua kelelahan yang menimpa para pemain Weaving C berhasil dimanfaatkan oleh Spinning D dengan menambah satu gol lagi yang kembali dicetak oleh Andrianes. Memang lini tengah Spinning D sangat mumpuni dalam hal memberikan umpan – umpan matang kejantung pertahanan lawan terbukti ,beberapa kali kiper Weaving C dipaksa bekerja keras menahan serangan para penyerang Spinning D.Dimenit – menit akhir pertandingan Weaving C kembali bangkit untuk mengejar ketertinggalan dengan serangan sporadis mengurung pertahanan Spinning D, untung saja gawang Spinning D dikawal oleh penjaga gawang langganan timnas Woongjin yang sudah teruji kemampuannya.Sikulit bundarpun selalu dapat dijinakkan.Sampai peluit panjang dibunyikan wasit Taufik skor tidak berubah 2 – 0 untuk Spinning D.Dengan kemenagan ini Spinning D memimpin klasemen sementara pool A dengan nilai sempurna 3 dan Andrianes mencatatkan dirinya dalam daftar Capocanonieri dengan raihan 2 gol.Sementara itu dipertandingan volly putra terjadi pertandingan sangat ketat sampai 5 set antara Spinning B VS Spinning C yang akhirnya dimenangkan oleh Spinning C dengan skor 3- 2. POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id ….Bang oNe sport ….

WV A VS SP C
SP A VS WV D
LAGA PARA JAWARA
Dua pertandingan " BIG MATCH " terjadi minggu ini di pool B antara Weaving A vs Spinning C (16/04) dan di pool A antara Spinning A vs Weaving D (17/04).Pertandingan ini bisa juga bertitel laga para jawara. Ya, dua tim di grup A merupakan finalis kompetisi POR Pekerja musim lalu . Spinning A berhasil meraih gelar "SCUDETO" dengan menyingkirkan perlawanan Weaving A dimusim lalu.Musim ini kedua tim berada dipool yang berbeda.Dipool A Spinning A akan bekerja lebih keras dibandingkan Weaving A karena mereka akan bertemu dengan lawan – lawan yang merupakan langganan jawara dibeberapa musim lalu.Pada pertandingan perdananya ini Weaving A sang runner up musim lalu akan dijajal kemampuannya oleh anak – anak Spinning C. Pada musim kompetisi POR Pekerja tahun ini nampaknya Spinning C akan tampil dengan warna permainan baru, hal ini dikarenakan mereka telah kehilangan salah seorang jendral lapangan tengah yang menjadi jantung permainan tim selama ini yang telah memutuskan gantung sepatu.Tapi hal ini tidak lantas mengecilkan ambisi mereka yang ingin lolos ke babak 2.Permainan total football Weaving A akan mendapat perlawanan seru Catenatio ala Spinning C yang lebih mengandalkan serangan terorganisir dari lini tengah. Sementara itu dikeesokan harinya Spinning A yang notabene jawara POR Pekerja musim lalu akan ditantang oleh Weaving D.Ini adalah pertandingan perdana bagi sang jawara dan sebaliknya bagi Weaving D ini adalah partai keduanya.Setelah meraih hasil imbang pada pertandingan perdananya Weaving D dituntut meraih poin penuh pada laga ini apabila ingin terus melaju .Apalagi didepan sudah menunggu Spinning D yang sekarang ini memimpin klasemen sementara.Hasil seri akan lebih menyulitkan mereka menatap pertandingan berikutnya, ya menang itulah targetnya.Sementara itu bagi Spinning A pertandingan perdana merupakan jembatan bagi pertandingan berikutnya.Jika menang mental akan terangkat untuk lebih bersemangat menatap partai berikutnya.Apalagi mereka tidak jauh berbeda dengan Spinning C yang juga kehilangan salah seorang pemain kunci.Spinning A telah mentrasfer seorang penyerangnya ke Spinning D , yang terbukti bisa mengangkat permainan Spinning D.Tapi Spinning A telah menyiapkan amunisi anyarnya yang tidak kalah mumpuni.Weaving A vs Spinning C dan Spinning A vs Weaving D adalah double BIG MATCH yang sayang dilewatkan . Jadi tonton dan dukunglah tim anda, semangati dengan sportif demi kemeriahan dan kelancaran POR Pekerja PT Woongjin 2009.Pada tanggal 17/04 juga ada pertandingan volly putra antara Weaving C vs Utility dan volly putri antara Spinning A vs Spinning D yang tidak kalah seru dari pertandingan sepak bola. POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….

PENGUMUMAN
Dikarenakan cuaca hujan deras yang tak kunjung reda maka sesuai dengan kesepakatan perwakilan tim SPINNING C , SPINNING D, dan PANITIA pertandingan basket antara SPINNING C VS SPINNING D
tanggal 1 Mei 2009 ditunda pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 6 Mei 2009
Jam : 14.30
Kepada kedua tim harap hadir pada waktu tersebut, apabila tidak hadir akan dianggap kalah WO.
Terima kasih
( Panitia )
POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….

Catatan ringan
"One"
SERU SAMPAI AKHIR
Atmosfir sepak bola di POR Pekerja Woongjin 2009 bukan sekedar persaingan antar divisi untuk menuju tangga juara.Sepak bola di POR Pekerja Woongjin 2009 sebenarnya juga memperlihatkan bagaimana kerja sama dan kekompakan tim bisa terjalin, hal ini bisa dilihat dari rata-rata pemain yang notabene merupakan pemain musiman yang skilnya paspasan dan hanya main bola pada POR Pekerja ini saja.Jadi tim yang bagus dalam karja sama, kolektifitas dan kekompakan yang sering meraih kemenangan, tanpa mengecilkan faktor skil individu.Hal ini pun bisa kita terapkan di pekerjaan dengan kerja sama yang baik, kolektifitas dan kekompakan dalam bekerja niscaya akan menghasilkan produksi yang berkwalitas.Kombinasi antara spirit dan pekerjaan bisa kita kemas dengan sangat apik dan menarik.Kembali pada POR Pekerja Woongjin 2009, cabang sepak bola telah menggelar 11 pertandingan dengan banyak terjadi kejutan – kejutan tak terduga.Dimulai dengan skor imbang 1 – 1 antara Spinning B vs Weaving D.Kemudian dua finalis musim lalu pun mengawali pertandingan dengan skor imbang pula.Tim favorit juara Spinning B berhasil dijungkalkan oleh Weaving C pada pertandingan kedua di pool A.Spinning B yang dihuni oleh pemain yang memiliki skil individu lumayan bisa dikalahkan oleh semangat juang tinggi, mental yang kuat dan kombinasi kerja sama apik yang di peragakan oleh Weaving C.Kejutan pun terjadi pada Spinning D yang menunjukan grafik permainan tidak stabil.Pada partai pertamanya mereka berhasil menang mudah atas Weaving C dengan skor 2-0, akan tetapi pada pertandingan keduanya Spinning D dikalahkan oleh Spinning B.Dipertandingan ketiga grafik Spinning D kembali menaik, mereka berhasil mengatasi perlawanan Spinning A dengan pertandingan yang seru dan menarik walau dengan skor tipis 3-2. Ketiga gol Spinning D dilesakkan oleh Andrianes.Dengan tambahan tiga gol ini Andrianes tetap kokoh memimpin daftar "capocanonieri"Topskor sementara meninggalkan Kustadi dengan 2 golnya.Sementara itu Spinning D berhasil memimpin daftar klasemen sementara pool A dengan nilai 6 disusul kemudian oleh Spinning B dengan selisih 2 poin.Fakta menunjukan pool A merupakan grup maut terbukti hingga kini belum ada tim yang dipastikan lolos babak semi final.Spinning A walau pun saat ini menghuni posisi juru kunci masih bisa menuju babak semi final asalkan bisa memenangkan dua pertandingan sisa.Lain di pool A lain pula dipool B, dipool ini sudah memastikan satu wakilnya kebabak semi final yaitu Weaving A. Pada pertandingan terakhirnya Weaving A berhasil menahan imbang Utility dengan skor kaca mata 0-0.Dengan strategi ultra difensifnya Weaving A berhasil menahan gempuran para pemain Utility.Dengan hanya menyisakan satu pemain di lini depan dan dua pemain di lini tengah semua serangan Utility berhasil mereka mentahkan.Tapi dengan hasil ini belum menutup rapat peluang Utility walaupun mereka hanya tinggal menunggu dengan peluang tipis setipis kain tirai kelambu.Mmmm berarti persaingan masih berlanjut sampai pertandingan terakhir.Pesan panitia bermain cantik dan jujung tinggi sportifitas , tidak ada tim yang kecil hati, tak ada tim yang besar kepala, kalah/menang, berpelung/tidak………semua harus tetap bertanding demi kesuksesan POR Pekerja Woongjin 2009 .Seru di sepak bola belum tentu seru di cabang lainnya.Terbukti cabang Bola basket masih didominasi oleh tim yang sudah langganan semi final seperti Spinning A, Spinning B dan Spinning D.Juga di Bola basket masih ada tim yang kalah WO ( dimana nilai – nilaisportifitas itu ? ).Sementara itu pada cabang volly putra Weaving D memuncaki klasemen pool A dengan nilai penuh dari dua kali kemenangan, begitu pula di pool B utility masih memuncaki klasemen dengan tak terkalahkan di dua pertandingan yang dilakoninya.Disektor volly putri terjadi kejutan.Spinning C dengan dua kemenangannya memimpin klasemen disusul oleh tim kuat gabungan Weaving yang hanya baru satu kali bertanding.Demikianlah lika liku Pekan Olah raga Pekerja PT.Woongjin 2009 yang telah menyelesaikan sebanyak 63 pertandingan sejauh ini.Masih baaaanyak kisah dan kejadian menarik yang bisa kita lihat dipertandingan berikutnya menuju pertandingan final ideal.
JUNJUNG TINGGI SPORTIFITAS !!!!
No anarkis No tawuran
POR Pekerja Woongjin ‘09
Email : heraone77@yahoo.co.id
….Bang oNe sport ….

HASIL LOMBA MEMANCING
Telah dilaksanakan lomba memancing sebanyak 4 periode pada shift yang berbeda.Setelah di akumulasi perolehan ikan terbanyak pada tiap shift menghasilkan pemenang lomba sebagai berikut :
1. Nasir ( O f f i c e ) nilai 11
2. Untung P ( BSOP C ) nilai 10
3. Sumardiyanto ( Weaving A ) nilai 9
Selamat kepada para pemenang lomba memancing dan terima kasih atas partisipasi seluruh rekan – rekan yang telah ikut serta dalam lomba memancing Pekan Olah raga Pekerja PT.Woongjin 2009.
Terima kasih
( Panitia )

PEKAN OLAH RAGA PEKERJA

Ketua Panitia POR Wooongjin Textiles Bp Kuwato

Peserta Upacara Pembukaan POR Woongjin Textiles


Jajaran Panitia POR Woongjin Textiles

Bp. Abdul Kodir (Ass.GM Spinning)

Bp. Akmani (Ketua PUK SPTSK SPSI PT Woongjin Textiles)

Alhamdulillah POR Pekerja Woongjin textiles 2009 telah dibuka dengan diawali sambutan dari panitia,management, dan PUK yang secara garis besar mereka semua menekankan pada sikap sportifitas diantara kita semua baik dari panitia , peserta maupun jajaran pendukung lainnya.Janganlah kompetisi ini dijadikan persaingan yang tidak sehat yang bisa menimbulkan perselisihan diantara sesama teman, ingat dan tanamkan katakata ini dihati anda " Hari ini kita bertanding tapi ingat besok kita bekerja bersama kembali " . Dan dengan POR Pekerja Woongjin textiles 2009 kami berharap akan timbul rasa " Mencintai dan mencintai lebih" Sehingga menimbulkan semangat untuk menghasilkan produksi yang meningkat dan berkwalitas.
JUNJUNG TINGGI SPORTIFITAS !!!!
No anarkis No tawuran

Saksikanlah pertandingan sepakbola pembukaan Pekan Olahraga Pekerja PT.Woongjin textiles antara Spinning B vs Weaving D. Kedua team ini merupakan team yang bisa dibilang solid. Keduanya sudah pernah mengangkat tropy POR Pekerja apalagi Spinning B yang merupakan team langganan juara, memang kejuaraan tahun kemarin mereka gagal masuk final tetapi itu bukan ukuran kekuatan mereka. Permainan stabil,taktis dalam menyerang dan mengandalkan para young guns itulah Spinning B.Jangan juga meremehkan Weaving D walaupun sebagian punggawanya merupakan pemain gaek tetapi kekuatan mereka harus diwaspadai tim lawan, terbukti dengan hadirnya sosok top skor diteam yang mengandalkan kerja sama apik ini.Ya Weaving D memang mempunyai penyerang yang haus gol, maka itu WASPASALAHHHH Spinning B !!!!!!!.
Penasaran ingin tahu hasil akhir pertandingan bergengsi ini , tonton saja besok jam 14.30 di lapangan Gelora Woongjin textiles. Selain itu ada juga pertandingan yang tidak kalah seru buat para volly mania yang mempertandingkan partai eksebisi PUK vs MANAGEMENT. Mana yang paling kuat dilapangan ?, mereka akan saling smesh dan block untuk menjaga gengsi kemenangan.

KSPSI SINYALIR PENGUSAHA MANFAATKAN KRISIS UNTUK PHK

Jakarta,17/2 (ANTARA)- DPP KSPSI menilai banyak pengusaha tidak "fair" dengan memanfaatkan situasi krisis keuangan global untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mathias Tambing, Wakil Ketua Umum DPP KSPSI versi Jacob Nuwawea dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, selasa, mengatakan kondisi itu mengakibatkan angka pekerja yang ter PHK pada tahun ini akan melonjak tajam dibanding tahun 2008.

"Krisis global saat ini banyak dimanfaatkan oleh pengusaha yang ikut-ikutan melakukan PHK tanpa ada alasan yang jelas," kata Tambing.

TAmbing yang berbicara sehubungan dengan peringatan Hari Pekerja Indonesia dan HUT SPSI ke 36 pada 20 Februari 2009. Peringatan yang bertema "Memperkokoh Solidaritas dan Kemandirian Organisasi Guna Meningkatkan Harkat dan Martabat Anggota" akan dilaksanakan secara sederhana di kantor DPP KSPSI jalan Pasar Minggu, Jakarta.

Dikatakannya, krisis global belum tentu berdampak langsung pada perusahaan yang menjadikan mereka gulung tikar. Dampak itu biasanya baru terasa 2-3 tahun setelah terjadi krisis terjadi, dengan tertutupnya peluang ekspor ke Amerika dan Eropa.

Namun situasi itu banyak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak jujur dengan mengurangi karyawan. Mereka,kata Tambing, sebelum krisis memang sudah lama merencanakan melakukan PHK, tapi ditangguhkan sementara karena tidak ada alasan yang kuat dan harus membayar pesangon.

"Sekarang, dengan adanya krisis global banyak banyak pengusaha melakukan PHK yang sebenarnya tidak perlu terjadi" ujarnya.

Dia mengingatkan perusahaan untuk tidak melakukan PHK karena akan menambah angka pengangguran dan gejolak sosial. Menurut ketentuan, PHK bisa dilakukan jika pengusaha telah melakukan berbagai effisiensi.

"Kalau PHK tidak bisa dihindarkan, pengusaha harus membayar pesangon sesuai UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan," katanya. Untuk mencegah meluasnya PHK, DPP KSPSI meminta pemerintah mencari solusi terbaik. Misalnya memberikan insentif kepada pengusaha demi kelangsungan usahanya, tetapi di sisi lain pengusaha juga harus dituntut komitmennya untuk tidak mudah melakukan PHK.

"Ini merupakan kredit point terakhir bagi kepemimpinan SBY-JK. Jika mereka tidak mampu mengatasi PHK, kalangan pekerja tidak akan memilih mereka jika maju lagi dalam pilpres mendatang," katanya.

Tambing juga memberi apresiasi pada pemerintah yang memberi pelatihan kepada korban PHK di Balai Latihan Kerja untuk alih profesi, tetapi program ini harus jelas, setelah pelatihan mereka harus dijamin mendapat pekerjaan baru."Kalau tidak ada jamnan pekerjaan, buat apa mereka dilatih," katanya.

Kepada pengusaha, Tambing mengingatkan agar tidak melakukan PHK, tetapi di kemudian hari diam-diam merekrut tenaga kerja baru dengan status "outsourcing"."Kalau ini terjadi, pemerintah harus memberikan sanksi tegas dan keras," katanya.

Menurut Tambing, dalam pelaksanaan outsourcing selama ini banyak terjadi pelanggaran, tetapi pemerintah tidak pernah melakukan tindakan. Ia tidak mengerti mengapa pegawai Pengawas Depnakertrans tidak mampu menjalankan tugasnya selaku penegak hukum di bidang ketenagakerjaan.

Diingatkan, serikat pekerja menentang "outsourcing" karena sangat merugikan pekerja dan pelaksanaanya banyak melanggar undang-undang." Banyak hak pekerja yang hilang. Kebijakan itu diambil pengusaha karena tidak mau membayar pesangon," katanya.

HUT KSPSI DAN HARPEKINDO

HUT KSPSI KE 36 DAN HARPEKINDO 2009

DPC KSPSI KABUPATEN TANGERANG

Tangerang 23 Februari 2009

Pada hari Senin 23 Februari 2009 lalu DPC KSPSI Kabupaten Tangerang mengadakan peringatan HUT KSPSI yang ke 36 dan Peringatan Hari Pekerja Indonesia tahun 2009. Kegiatan peringatan kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena selain ada aksi Donor Darah buruh juga sekaligus juga pelantikan lembaga-lembaga yang ada di DPC KSPSI Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan hasil konfercab pada tanggal 29 Oktober 2008 yang telah menghasilkan susunan personalia pengurus DPC KSPSI Kabupaten Tangerang. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

1. LEMBAGA PEMBELAAN HUKUM & ADVOKASI dengan susunan personalia sebagai berikut :

• AKMANI, ketua.

• DAHRUL LUBIS,SH wakil ketua.

• MANSYUR ASSYAFII,SH sekretaris.

• EFENTUS,SH wakil sekretaris.

• SUNARDI,SE anggota.

• SYAFRUDIN,SH anggota.

• HADIANSYAH, anggota.

• DWIYANA,SH anggota.

2. LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN dengan susunan personalia sebagai berikut:

• TITIN FATIMA TOMAGOLA, ketua.

• SUMIYATI,SE wakil ketua.

• RUMHIDAYANA, sekretaris.

• ZULAIKHA, wakil sekretaris.

• NORITA, anggota.

• SITI NURJANAH, anggota.

• RINA NURSILAWATI, anggota.

• SITI HAWA, anggota.

3. LEMBAGA DIKLAT, KADERISASI & PENGEMBANGAN ORGANISASI dengan susunan personalia sebagai berikut:

• SUYOTO,SE ketua.

• KUSNADI,SSos wakil ketua.

• ISRONI,SPdI MM sekretaris.

• FAUZI, wakil sekretaris.

• SUYADI ABAS, anggota.

• MUHIDIN, anggota.

• FRANDA, anggota.

• SUYATNO, anggota.

• WAWAN KUSWANDI, anggota.

• WASGITA, anggota.

4. LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI ORGANISASI dengan susunan personalia sebagai berikut:

• SLAMET RAHARJO,SSos ketua.

• SUGIARTO,SE wakil ketua.

• SUKINO, sekretaris.

• YOYOK SETIO WIDODO,SH wakil sekretaris.

• ZAMRUDIN ARIF, anggota.

• HARI MARDIYANTO, anggota.

• VANY SOMPI, anggota.

• HENDI, anggota.

5. LEMBAGA SENI BUDAYA & KOMUNIKASI dengan susunan peronalia sebagai berikut:

• SUTARNO, ketua.

• WIDODO AS, wakil ketua.

• MOHAMAD ROMLI, sekretaris.

• NURDIN, wakil sekretaris.

• UJANG, anggota.

• RUDI, anggota.

• SISWO YULIANTO, anggota.

Sementara unit kerja kami yaitu PUK FSPTSK KSPSI PT Woongjin Textiles juga tidak ketinggalan mengirimkan utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga sekaligus ingin menyaksikan ketua kami, Akmani dilantik menjadi ketua Lembaga Pembelaan Hukum & Advokasi. Rombongan kami tiba di DPC sekitar pukul 09.00 WIB kemudian langsung mengisi daftar hadir dan juga tak lupa mengisi furmulir pendaftaran donor darah. Setelah melalui pemeriksaan medis akhirnya rombongan kami lolos dan dinyatakan sehat untuk dapat mendonorkan darah. Ada beberapa orang yang baru pertama kali mendonorkan darahnya, namun kebanyakan sudah kesekian kali, karena DPC KSPSI Kabupaten Tangerang sudah beberapa kali mengadakan kegiatan donor darah, terutama pada event2 peringatan hari pekerja.

Setelah mendonorkan darah hadirin dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mengikuti prosesi acara peringatan HUT KSPSI dan pelantikan lembaga-lembaga DPC KSPSI Kabupaten Tangerang. Tampak duduk di barisan depan, para tamu undangan dari berbagai unsur baik pemerintah maupun serikat buruh. Dari Kantor Disnaker Kab. Tangerang hadir Bp. Hasdanil (kepala dinas) dan Bp. Karnayana (kabid. Hubungan Industrial), dari Kantor Jamsostek diwakili oleh Bp. Mulyana, dari DPK Apindo hadir Bp Juanda Usman, dan masih banyak lagi tamu undangan dari unsur serikat buuruh / serikat pekerja.

Dalam sambutannya Ketua DPC KSPSI Kab. Tangerang, Bp. Ahmad Supriadi,SE membacakan sambutan tertulis dari ketua umum DPP KSPSI Bp. Jacob Nuwawea, yang intinya menghimbau kepada seluruh anggota SPSI agar merapatkan barisan dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses-proses perselisihan hubungan industrial. Selain itu juga merekomendasikan kepada pemerintah agar segera mencabut SKB Empat Menteri.

Sementara itu kepala Disnaker Kab. Tangerang dalam sambutannya menghimbau kepada perusahaan agar menggunakan upaya PHK sebagai upaya terakhir dalam setiap persoalan atau perselisihan, karena dalam kondisi krisis global seperti sekarang ini sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerjanya. Hal tersebut ditanggapi senada oleh perwakilan dari Apindo, Bp. Juanda Usman bahwa perusahaan mengupayakan PHK sebaga jalan terakhir dalam setiap perselisihan.

Ada kabar gembira yang disampaikan Bp Mulyana dari Kantor Cabang Jamsostek dalam sambutannya, yaitu bahwa masa tunggu pencairan jaminan hari tua tidak lagi enam bulan tetapi sekarang hanya satu bulan.

Setelah semua sambutan selesai tibalah saat pelantikan pengurus lembaga-lembaga. Pelantikan dilakukan oleh ketua dan sekretaris DPC KSPSI Kabupaten Tangerang. Pelantikan berjalan dengan lancar dan penuh khikmat.

Setelah pelantikan selesai, hadirin dihibur oleh tim kesenian orkes melayu dangdut koplo dari PT KMK Tangerang. Tampak nuansa keakraban diantara para hadirin dan undangan. Acara berakhir pukul 14.00 WIB, para peserta dan tamu undangan pulang dengan tertib tanpa konvoi kendaraan ataupun aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Semoga SPSI tetap jaya!.